Tingkat Kehadiran Jadi Penentu Kelulusan Program Kejar Paket di Mojokerto

Published by on

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan warga belajar di Kota Mojokerto telah menuntaskan ujian kesetaraan program kejar paket A, B, dan C. Untuk mendapatkan ijazah setara jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK, tingkat kehadiran atau absensi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kelulusan.

Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mojopahit, Kota Mojokerto, Putut Endro Utomo mengungkapkan, ujian kesetaraan telah rampung dilaksanakan untuk warga belajar Sabtu (20/5). Masing-masing diikuti dari program kejar paket A (setara SD) sejumlah 7 peserta dan kejar paket B (setara SMP) sebanyak 32 peserta.

Sebelumnya, ujian kesetaraan juga telah digulirkan untuk program kejar paket C atau setara SMA/SMK yang diikuti 39 peserta pada 13 Mei lalu. Seluruh pelaksanaannya dipusatkan di SMPN 1 Mojokerto karena telah menerapkan computer based test (CBT). ”Karena di SMPN 1 ada dua laboratorium komputer, sehingga bisa kami gelar ujian secara serentak,” paparnya.

Kini, 78 warga belajar tinggal menanti hasil dan penetapan kelulusan yang diumumkan awal Juni. Layaknya ijazah di sekolah reguler, sertifikat pendidikan kejar paket dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya hingga ke perguruan tinggi.

Putut menyebutkan, hasil ujian kesetaraan belum menjadi jaminan bagi warga belajar untuk lulus. Selain keikutsertaan dalam ujian, tingkat kehadiran dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar juga menjadi pertimbangan utama. ”Absensi siswa juga berpengaruh. Kalau cuma ikut saat ujian saja percuma, tidak bisa diluluskan,” ulasnya.

Sebagian besar, warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan berasal dari kalangan pelajar yang drop out (DO) dari sekolah reguler. Terutama yang berada di program kejar paket B yang 70 persen merupakan anak usia sekolah yang berstatus DO. ”Mungkin waktu di sekolah reguler tidak pernah masuk, akhirnya dimutasikan ke kami agar tidak sampai ada yang putus sekolah,” ujar dia.

Selain itu, beberapa warga belajar lainnya berasal dari kalangan pekerja. Karena tuntutan kualifikasi pendidikan di masing-masing perusahaan, maka mereka menempuh pembelajaran di program kejar paket.

Meski berlabel kesetaraan, Putut menegaskan, penerapan kurikulum dan sistem pembelajaran di PKBM tak berbeda dengan sekolah formal. Termasuk terkait kedisiplinan. ”Kita (pendidikan kesetaraan) sudah setara dengan pendidikan formal. Jadi, kalau warga belajar jarang mengikuti pembelajaran, itu akan menjadi pertimbangan juga untuk kelulusan,” pungkas Putut. (ram/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *