Tim Pengawas Ketenagakerjaan Turun Gunung ke Pabrik Tepung Jetis Mojokerto

Published by on

Dugaan Ketidakpatuhan PT Alu Aksara Pratama Terhadap BPJSTK

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tidak didaftarkannya ratusan karyawan PT Alu Aksara Pratama di Jalan Raya Perning, Kecamatan Jetis ke BPJS Ketenagakerjaan, menjadi perhatian tim pengawasan. Disnakertrans Jatim dan Wasrik BPJamsostek pun turun gunung dan melakukan pemeriksaan.

Wasrik BPJamsostek Kantor Cabang Mojokerto Wibowo mengatakan persoalan tak didaftarkannya ratusan karyawan pabrik yang memproduksi tepung tapioka ini sudah jadi perhatian bersama Disnakertrans Provinsi Jatim. Sebelumnya, tim gabungan pun sudah turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi atas persoalan yang dianggap merugikan para buruh ini. ’’Kalau terkait BPJSTK memang ada sebagian tenaga kerja yang belum didaftarkan. Kita sudah pemeriksaan terpadu dengan pengawas ketenagakerjaan,’’ ungkapnya.

Hasil pemeriksaan terpadu dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi nantinya, kata Wibowo, akan menjadi produk hukum berupa nota pemeriksaan 1 dan 2. Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 195 dari 609 karyawan yang belum mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan atau hanya 414 orang yang terdaftar.

Sesuai hasil mediasi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, sebelumnya, perusahaan berkomitmen bakal dilakukan penambahan secara bertahap di bulan Mei ini. ’’Kalau ditanya ke saya, saya maunya seluruh tenaga kerja didaftarkan langsung sesuai amanat undang-undang,’’ ungkapnya.

Sesuai pasal 14, UU RI nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial, disebutkan, jika setiap orang, termasuk tenaga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. ’’Terkait penindakan atau sanksi kalau tidak mendaftarkan ada di pemerintah daerah,’’ tegasnya.

Yang jelas, dengan iktikad baik perusahaan menambah kepesertaan buruhnya terhadap BPJamsostek, direspons positif. Hanya saja, jika nantinya diperlukan pihaknya bakal gandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk melototi kepatuhan perusahaan. ’’Kalau tidak ada progress kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, ini kan udah ada iktikad baik. Ya kalau tidak ada progres kita SKK (surat kuasa khusus). Kalau kejaksaan lebih ke perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya, sama terkait tunggakan BPJS,’’ paparnya.

Sebelumnya, pemecatan tiga karyawan pabrik PT Alu Aksara Pratama, Jalan Raya Perning, Kecamatan Jetis, turut jadi perhatian DPRD. Legislator daerah ini mendesak perusahaan mendaftarkan seluruh buruhnya menjadi peserta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat undang-undang. ’’Perusahaan juga jangan terlalu superior dalam mengambil keputusan dan sikap. Perlu adanya solusi terbaik dalam menyikapi permasalahan ini,’’ ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Mojokerto Sopi’i.

Politisi Demokrat ini meminta pemerintah meningkatkan pengawasannya. Khususnya terhadap PT Alu Aksara Pratama yang diketahui tidak mendaftarkan karyawannya secara keseluruhan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sesuai regulasi, perusahaan harus mendaftarkannya.

Apalagi, perusahaan ini masuk kategori besar. Dilihat dari bertambahnya unit produksi dan mampu membuat tenaga pembangkit listrik sendiri. ’’Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mampu mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini perusahaan besar. Pemerintah juga harus tegas,’’ tandasnya. (ori/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *