Satgas Khusus Galian C di Mojokerto Tunggu Rujukan Provinsi

Published by on

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Satgas khusus galian C di Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya kerap didengungkan urung terbentuk. Alasannya, daerah masih menunggu pemerintah provinsi lantaran masih sulit cari rujukan hukumnya.

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, pembentukan satgas khusus seiring menjamurnya galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto belum terlaksana. Berbagai faktor menjadi sebab satgas gabungan ini. ’’Kita menunggu Satgas Provinsi Jatim juga, sekarang belum terbentuk,’’ ungkapnya.

Daerah tak mau gegabah dalam pembentukan satgas khusus yang sedianya untuk menertibkan galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Termasuk, menguapnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, kata Teguh pembentukan satgas menunggu kepastian terbentuknya satgas di tingkat atasnya lantaran hingga kini daerah juga masih kesulitan cari cantolan hukumnya. ’’Sebaiknya memang menunggu satgas provinsi terbentuk dulu agar kita punya rujukannya. Kan perizinan perrtambangan sekarang menjadi wewenang provinsi,’’ paparnya.

Yang jelas, lanjut Teguh, semangat daerah untuk membentuk satgas gabungan terdiri dari aparat penegak hukum dan pemda itu berangkat dari kerusakan lingkungan hingga menguapnya potensi PAD akibat maraknya galian tak berizin. Apalagi, persoalan ini sebelumnya sempat jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang berlangsung di Surabaya 1 Desember 2022.

Maraknya galian C ilegal ini belakangan membuat pengusaha galian yang legal lelet taat pajak. Tercatat, piutang pajak sektor minerba hingga 2022 mencapai Rp 12 miliar dari 21 galian berizin yang menjadi wajib pajak. Angka itu tercatat sejak 2018 sampai sekarang. Beberapa titik juga pilih berhenti beroperasi. ’’Jadi memang ini persoalan serius yang harus ada solusi yang solutif,’’ tuturnya.

Kendati begitu, langkah tepat menyikapi polemik ini harus dibahas dengan formasi lengkap Forkopimda tanpa diwakilkan lantaran menjadi kebijakan yang urgen. ’’Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, kesimpulan sementara memang menunggu satgas provinsi terbentuk,’’ tegasnya lagi.

Sebelumnya, keberadaan Galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto kembali jadi sorotan kalangan DPRD setelah banyak pengaduan masuk. Legislator daerah menyebut, beroperasinya tambang liar membuat galian C legal kian tergerus yang akhirnya berimbas pada PAD. Benar saja, saat melangsungkan sidak Galian C di dua titik yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis.

Diperoleh data jika beroperasinya galian C ilegal yang terjadi belakangan membuat galian C legal alami kembang kempis. Bahkan alami kemrosotan penjualan sampai 50 persen lebih tiap harinya. Jika, perhari biasanya bisa terjual 150-an rit, kini menurun menjadi hingga 50-70-an rit perhari.

Praktis, kondisi ini akan berpengaruh pada PAD sektor retribusi minerba yang diterima pemda. Padahal, dengan harga Rp 170-180 ribu yang dijual penambang, daerah dapat Rp 35 ribu per rit. ’’Jadi tinggal hitung saja, berapa PAD tiap harinya yang hilang. Sementara, selama ini yang ilegal masih dibiarkan tetap beroperasi. Jadi ada potensi PAD lagi yang hilang dari galian yang ilegal ini,’’ ungkap Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto Pitung Hariyono. (ori/fen)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *