Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Mojokerto Diaktifkan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto telah menentukan sejumlah langkah lanjutan usai menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di tujuh kecamatan. Upaya preventif dan mitigasi bencana tersebut di antaranya dengan mengaktifkan kembali posko karhutla di wilayah zona merah.

”Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan simulasi dan mengaktifkan (kembali) posko karhutla di tujuh kecamatan tersebut,” ungkap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat.

Dijelaskannya, posko karhutla tersebut ada di kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Perhutani yang menaungi wilayah hutan di tujuh kecamatan. Baik di Kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, Dawarblandong dan kemlagi.

Salah satu tujuannya meningkatkan dan mempercepat koordinasi pihak terkait dan masyarakat dalam penanganan karhutla. “Sesuai fungsinya, posko karhutla ini untuk memudahkan koordinasi penanganan dan menggerakkan petugas (gabungan) saat menangani karhutla. Di situ, semua pihak terkait baik dari BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat bisa berkoordinasi jika terjadi karhutla,” bebernya.

Selain itu, lanjut Djoko, terdapat posko bencana hidrometeorologi di kantor BPBD Kabupaten Mojokerto yang bersiaga 24 jam penuh untuk berkoordinasi jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Dengan penetapan status tanggap darurat bencana yang tertuang dalam SK Bupati Mojokerto nomor 188.45/176/HK/416-012/2023 yang terbit 9 Juni lalu, antisipasi bencana kekeringan dan karhutla disosiaisasikan hingga ke tingkat desa di 18 kecamatan.

Hal itu sebagai warning bagi masyarakat untuk selalu waspada akan potensi bencana di lingkungan sekitar. Sekaligus menekan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya karhutla dan pengawasan ketat dari pihak terkait. ”Juga memasang rambu seperti dilarang membakar dan membuat api unggun di jalur-jalur pendakian. Dan di sana juga diawasi oleh tim patroli dari Perhutani dan Tahura (R Soerjo),” sebut Djoko.

Terkait bencana kekeringan di wialayah rawan, kata Djoko, pemkab sudah menyiapkan langkah penanggulangan. Salah satunya dengan penanganan jangka pendek lewat dropping air bersih yang bekerja sama dengan Perumdam Mojopahit Mojokerto. ”Droping air bersih ini sudah kita siapkan dengan dana reguler dan belanja tak terduga (BTT) untuk mencukupi kebutuhan di wilayah rawan kekeringan,” tandasnya. (vad/fen)