Penertiban Bangli di Modongan Sooko Mojokerto Diprotes

Published by on

DPU-SDA Jatim Ngotot Tegakkan Aturan

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang bantaran avfoer Modongan, Kecamatan Sooko, menuai protes. Sejumlah pedagang menuntut adanya solusi relokasi. Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Jatim menegaskan tetap akan melanjutkan proses penertiban lantaran keberadaan bangli sejak awal sudah ilegal.

Penertiban ratusan bangli di Desa Modongan dan Desa Wringinrejo telah memasuki tahap surat peringatan kedua (SP) 2 pada 25 Mei lalu. Surat pemberitahuan akan dilakukannya penertiban dan imbauan agar pemilik bangli membongkar bangunan secara mandiri itu akan dilanjutkan dengan SP 3 pekan depan. Dengan demikian, eksekusi terhadap total 107 bangli akan berlangsung dalam waktu bulan ini.

Tahapan rencana penertiban yang bergulir sejak awal Mei itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pemilik bangli di Desa Modongan yang menolak ditertibkan mengirim surat protes ke DPU SDA Jatim selaku pengelola aliran sungai Afvoer Modongan. ’’Intinya kami meminta adanya solusi berupa relokasi untuk menampung para pedagang,’’ ujar Mujiono, kuasa hukum pemilik bangli, Jumat (2/6).

Mujiono menyebut, terdapat 42 pemilik bangli yang memberi kuasa khusus kepadanya. Menurutnya, rencana penertiban bangli tidak didahului dengan sosialisasi dan pembicaraan dengan pemilik bangli jauh-jauh hari. Alasan banjir dan akses normalisasi yang tertutup dengan keberadaan bangli perlu kajian. ’’Pedagang setuju dengan normalisasi, tetapi mengapa harus dihancurkan. Harusnya ada perbincangan dan beri solusi dahulu,’’ tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Bidang Bina Manfaat DPU SDA Jatim Ari Pudji Astono menegaskan, keberadaan bangli di bantaran sungai Desa Modongan dan Desa Wiringrejo ilegal. Para pemilik bangli mendirikan bangunnya tanpa izin dan tidak pernah membayar retribusi. ’’Ada aturannya untuk pemanfaatan bantaran sungai. Boleh ditempati asalnya tidak mengganggu operasional pemeliharaan sungai,’’ jelasnya, Jumat (2/6).

Di kasus bangli sepanjang bantaran afvoer Modongan, harusnya tidak boleh ada bangunan. Sebab, lebar lahan tersebut kurang dari 4 meter dan mengganggu akses pemeliharaan. ’’Kalau di Afvoer Modongan ini tidak mungkin bisa dimanfaatkan dan tidak akan diizinkan,’’ tandasnya.

Dari hasil peninjauan di lapangan, keberadaan bangli di Afvoer Modongan menyebabkan sejumlah persoalan pada sungai. Antara lain penyempitan aliran sungai sampai masalah sampah. Kondisi demikian membuat kawasan jalur alternatif Mojokerto-Jombang itu menyebabkan banjir langganan yang merendam jalan, rumah, dan fasilitas umum. Selain itu, juga menghambat akses untuk pemeliharaan dengan normalisasi sungai.

Menanggapi adanya protes dari sebagian pemilik bangli, pihaknya menegaskan tetap akan melakukan penertiban. Tuntutan solusi yang diajukan dinilai tak berdasar. Sebab, para pemilik bangli mendirikan bangunan berupa tempat usaha dan tempat tinggal di bantaran yang sudah jelas dilarang.

Ari menyatakan, banjir langganan akibat keberadaan bangli telah merugikan masyarakat luas. ’’Saya juga kurang paham solusi apa yang diminta. Mereka menempati sempadan sungai tanpa izin, kok tiba-tiba minta solusi dan ganti rugi. Kan lucu juga,’’ lontarnya.

Menurut dia, gejolak penolakan itu datang dari sebagian pemilik bangli di Desa Modongan. Sementara itu, pemilik bangli di Desa Wringinrejo sejauh ini sudah menyetujui adanya penertiban. Sebelum adanya SP 1, sekitar 30-40 persen bangli di dua desa itu sudah tak dimanfaatkan. (adi/fen)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *