Pemilik Bangunan Liar di Sooko Mojokerto Pilih Tunggu Eksekusi Pol PP

Published by on

Pembongkaran Wewenang Provinsi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan bangunan liar (bangli) di sepanjang afvoer Modongan, Kecamatan Sooko, masih berdiri. Dua pekan lebih sejak peringatan pertama (SP 1) dilayangkan pada 4 Mei lalu, belum ada tanda-tanda pemilik melakukan pembongkaran secara mandiri. Mereka memilih menunggu eksekusi dari pihak provinsi.

Pantauan di lokasi kemarin (19/5), deretan bangli di sepanjang sisi barat Jalan Raya Desa Modongan dan Desa Wringinrejo masih beroperasi seperti biasa. Selain tempat tinggal, bangunan yang berdiri di sempadan Afvoer Modongan itu juga jadi tempat usaha. Keberadaannya bangunan-bangunan yang sebagian telah dipermanenkan itu akan ditertibkan.

Hal ini dilakukan seiring dengan rencana normalisasi aliran sungai yang kerap memicu banjir luapan. Jumlah bangli yang akan dieksekusi mencapai 107 bangunan. Meliputi 87 bangunan di Desa Modongan dan 20 bangunan di Desa Wringinrejo. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU SDA) Provinsi Jatim selaku pengelola aliran sungai telah melayangkan SP 1 ke seluruh pemilik bangli pada Kamis (4/5) lalu.

Salah satu pemilik bangli mengaku belum berencana melakukan pembongkaran mandiri. Dirinya masih menunggu peringatan selanjutnya. ’’Soalnya ada dua kali peringatan lagi, baru akan dibongkar,’’ ujarnya. Selain jadi tempat usaha tambal ban, bangunan miliknya yang berdiri di seberat gapura Dusun Gambuhan, Desa Modongan, itu juga jadi tempat tinggal.

Dia menerima dan akan mengikuti peraturan apabila bangunan yang sudah ditempati 6 tahun terakhir itu harus ditertibkan. ’’Kalau harus pindah yang nanti cari tempat lain,’’ tandas pria yang mengaku warga asli Desa Modongan ini.

Menurutnya, belum ada pemilik yang membongkar bangunannya secara mandiri lantaran memilih untuk menunggu hari eksekusi. Mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk tetap membuka tempat usahanya. Lebih dari separo pemilik bangli di sepanjang jalur alternatif Mojokerto-Jombang ini adalah pendatang. Mereka membangun tempat usaha secara ilegal di area terlarang itu secara permanen. Bahkan, ada yang sampai jadi ruko dan diklaim diperjualbelikan.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zainul Hasan mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan terakhir rencana pelayanan SP 2. Selaku aparat penegak perda, satpol PP terlibat mendampingi pihak provinsi dalam tahapan penertiban bangli ini. ’’Kalau ada, pasti nanti kami dilibatkan,’’ katanya kemarin.

Zainul menegaskan, penertiban bangli sepenuhnya menjadi kewenganan pemprov, dalam hal ini DPU SDA. Pihaknya hanya memasang papan peringatan di lokasi yang menunjukkan jika deretan bangli itu telah melanggar Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Trantibum. Di sana, telah diatur secara tegas larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Sebelumnya, DPU SDA telah melakukan sosialisasi dan melayangkan SP 1 ke 107 pemilik bangli yang akan dibongkar. Peringatan itu akan disambung dengan SP 2 dan SP 3 dengan tempo masing-masing 10 hari. Setelah peringatan, eksekusi terhadap bangli yang masih berdiri akan dilakukan. Penertiban bangunan untuk mengembalikan fungsi sungai sehingga tak menimbulkan banjir. (adi/fen)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *