Kejari Bakal Klarifikasi Pimpinan Pabrik Tepung Asal Jetis Mojokerto

Published by on

Usai Terima SKK dari BPJS Ketenagakerjaan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memastikan bakal memanggil pimpinan PT Alu Aksara Pratama. Pemanggilan ini terkait tidak didaftarkannya ratusan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kasi Datun Kejari Kabupaten Mojokerto Trian Yuli Diarsa menegaskan, pihaknya segera melayangkan surat panggilan kepada pimpinan pabrik yang memproduksi tepung tersebut karena tak mendaftarkan ratusan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu seiring dengan diterimanya surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan beberapa hari lalu. ’’Setelah kami terima SKK ini, sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat kami akan panggil pimpinan perusahaannya,’’ ungkapnya.

Pemanggilan ini untuk melakukan klarifikasi atas peristiwa tersebut. Karena, sesuai pasal 14, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang, termasuk tenaga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Sementara di perusahaan tepung ini, sesuai catatan BPJS, terdapat ratusan karyawan yang tidak didaftarkan. ’’Kalau sudah seperti itu kan, sudah melenceng dari amanat perundang-undangan. Tentu, perlu diatensi,’’ tegasnya.

Apalagi, sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan 25 Maret 2021. Menurut Trian, kejaksaan harus memberi atensi khusus terhadap perusahaan nakal ini.

Menurutnya, perintah Inpres sudah jelas. Dalam amanatnya, Jaksa Agung diminta untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. ’’Pemanggilan paling cepat akhir bulan, tanggal 29 atau 30 Mei, setelah substitusinya dibuat ibu kajari. SKK ini sebagai acuan kami untuk melangkah,’’ bebernya.

Tak sekadar perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, Trian memastikan juga memelototi perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ’’Sebelum adanya Inpres, optimalisasi sudah lama dilakukan melalui MoU yang diikuti SKK BPJS Ketenagakerjaan. Dalam optimalisasi ini ada tim pengawas kepatuhan,’’ paparnya.

Tidak didaftarkannya ratusan buruh oleh perusahaan itu juga dikuatkan dengan pengaduan yang diterima dari salah satu eks karyawan yang datang ke kantor kejaksaan jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko. Namun sebagai kelengkapan, pihaknya meminta mereka melengkapi dokumen pendukung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan sebagai alat bukti. ’’Jadi, Senin ke sini lagi untuk menyerahkan berkas-berkasnya,’’ tuturnya.

Sebelumnya, persoalan tak didaftarkannya ratusan karyawan PT Alu Aksara Pratama sudah jadi perhatian tim pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans Provinsi Jatim. Tim gabungan sudah turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi atas persoalan yang dianggap merugikan para buruh. Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, memang ada sekitar 195 dari 609 karyawan yang belum didaftarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ada 414 orang terdaftar.

Terkait penindakan atau sanksi kalau tidak mendaftarkan ada di pemerintah daerah. ’’Tapi bisa saja, saya juga kalau tidak ada progress kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, ini kan udah ada itikad baik. Ya kalau tidak ada progress kita SKK. Kalau kejaksaan lebih ke perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya, sama terkait tunggakan bpjs,’’ papar Wasrik BP Jamsostek Kantor Cabang Mojokerto, Wibowo. (ori/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *