Disnakertrans Jatim Bantah Pengawasan di Mojokerto Lemah

Published by on

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur membantah pengawasan terhadap perusahaan cukup lemah. Menurutnya, selama ini kerap melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Kabid Pengawas Mojokerto Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Taufik mengatakan, selama ini kepatuhan perusahaan atas perlindungan BPJS di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. ’’Tapi harus kita akui ada perusahaan yang belum benar-benar patuh,’’ ungkapnya.

Sejumlah faktor jadi pemicu. Di antaranya, perusahaan itu belum benar-benar memahami regulasi hingga belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Kendati begitu pihaknya membantah jika pengawasan tidak berjalan optimal. ’’Kami bersama BPJS Ketenagakerjaan selalu melakukan pemeriksaan bersama,’’ tegasnya.

Hasil pemeriksaan tersebut, lanjut dia, dituangkan dalam nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2. ’’Kalau tidak patuh, kita bersama BPJS terbitkan rekomendasi untuk tidak diberikan pelayanan publik. Itu aturannya memang seperti itu. Untuk penerapan sanksi itu menjadi kewenangan pemerintah daerah,’’ bebernya.

Kendati begitu, Taufik mengaku, selama ini pihaknya lebih mengedepankan pembinaan dibanding penerapan sanksi. Alasannya, tak lain untuk menjaga iklim investasi agar terus tumbuh. Tidak sampai perusahaan malah berpindah ke lain daerah. ’’Kita mendukung (langkah kejaksaan) itu, karena inginnya kita ke depan seluruh tenaga kerja tercover BPJS, karena itu hak mendasar sebagai pekerja, kasihan kalau jaminan sosial mereka tidak terlindungi,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Kabupaten Mojokerto Trian Yuli Diarsa memastikan sudah melayangkan surat panggilan kepada 35 perusahaan nakal. Selain akibat tidak daftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan itu juga menunggak iuran hingga total Rp 500 juta. ’’Pemanggilan pimpinan perusahaan sudah kita jadwalkan Senin dan Selasa depan,’’ ungkapnya.

Pemanggilan ini untuk melakukan klarifikasi atas ketidakpatuhan perusahaan terkait perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Karena, sesuai pasal 14, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang, termasuk tenaga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Sebelumnya, puluhan perusahaan nakal yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, tak hanya berpotensi membayar denda saja. Namun, mereka juga terancam pidana. Disebutkan, sanksi bagi perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

’’Jadi, landasan hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan yang dimandatkan kepada kami terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas. Makanya kami akan melangkah sesuai regulasi, termasuk pemberian sanksinya,’’ ungkap Trian. (ori/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *