Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Sinergi Sukseskan Pembangunan Infrastruktur

Published by on

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menggandeng aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan proyek. Selain untuk menjaga kualitas, juga sebagai bentuk sinergisitas dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur menjadi terdepan di Jawa Timur sesuai visi-misi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Mojokerto, Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, ST, MBA saat penandatanganan kontrak 18 paket pengerjaan tahap kedua di kantornya, Jalan Raden Wijaya, Kota Mojokerto, kemarin.

PENGERJAAN DIMULAI: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, ST, MBA menandatangani paket proyek sebagai tanda dimulainya pengerjaan, Selasa (30/5).

Proyek-proyek itu terdiri atas tujuh proyek infrastruktur jalan, tujuh paket perluasan SPAM, dan empat proyek peningkatan saluran drainase. ’’Komitmennya sama, pada penandatanganan kontrak kali ini, kami meminta kepada pelaksana bahwa pembangunan yang dilakukan sekarang ini adalah visi misi bupati. Sehingga semua punya kewajiban untuk menyukseskan ini. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Mojokerto bisa menjadi yang terdepan di Jawa Timur,’’ ungkap Rinaldi.

Karena sudah mempunyai konsekuensi hukum, dalam pekerjaan ini harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran, serta sasaran. Sebagai komitmen, dinas PUPR menggandeng semua pihak. Ada tim teknis dari akademisi UNAIR dan ITS serta pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Polres Mojokerto, dan Polres Mojokerto Kota, serta Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP). ’’Pendampingan ini semata-mata agar kita saling menguatkan satu sama lain. Setiap pengambilan keputusan di dinas PUPR akan meminta pertimbangan hukum dari tim pendamping. Supaya ke depan semua sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama,’’ tegasnya.

PENGAWASAN: Kajari Kabupaten Mojokerto Sulvia Triana Hapsari,SH, M.Hum memberi arahan kepada para kontraktor untuk tidak melakukan pelanggaran hukum agar pembangunan selesai sesuai target dengan hasil maksimal, Selasa (30/5).

APH di sini tak lain sebagai pendamping. Keberadaan mereka tidak memastikan bahwa proyek ini akan aman. Justru, tegas Rinaldi, keberadaan pendamping menjadi pelecut bagi pelaksana pada saat ditemukan ketidaksesuaian. ’’Kami berkoordinasi dengan tim pendamping. Mereka akan memberikan saran hukum yang harus kami lakukan. Dan mereka akan melakukan intervensi bagaimana caranya pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga tidak ada kerugian negara,’’ jelasnya.

’’Kami mengedepankan sinergisitas dan komunikasi efektif demi Kabupaten Mojokerto yang kondusif,’’ tambahnya.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto Sulvia Triana Hapsari,SH, M.Hum, menekankan kepada penyedia barang/ jasa agar memegang teguh kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, kontrak ini secara mutatis mutandis mengikat dan serta menimbulkan akibat hukum. ’’Diharapkan dalam pelaksanaannya ada keterbukaan dalam prosesnya dan pembangunan selesai sesuai target waktu dengan hasil yang maksimal,’’ ungkapnya.

PENGAWASAN: Kajari Kabupaten Mojokerto Sulvia Triana Hapsari,SH, M.Hum memberi arahan kepada para kontraktor untuk tidak melakukan pelanggaran hukum agar pembangunan selesai sesuai target dengan hasil maksimal, Selasa (30/5).

Nantinya kejari akan menunjuk jaksa yang akan memberikan pendampingan hukum dan tim PPS dalam melakukan pengawalan dan pengamanan proyek strategis. ’’Jadi diharapkan tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hukum. Sehingga untuk mencapai harapan zero pelanggaran hukum, kami juga melibatkan beberapa pihak. Seperti BPKAD, Inspektorat, maupun Polres Mojokerto dan Mojokerto Kota,’’ paparnya. (ori/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *