Dikbud Kota Mojokerto Pastikan Tak Ada Pencopotan Kasek

Published by on

Terkait Merger Delapan SD Negeri

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto memastikan proses merger yang dilakukan di delapan SD negeri untuk digabung menjadi empat lembaga, tak akan berdampak pada pemberhentian kepala sekolah (kasek). Pasalnya, proses regrouping juga dibarengi dengan pergeseran jabatan kasek untuk mengisi kursi lowong yang ditinggal pejabat lama purnatugas.

Kepala Dikbud Kota Mojokerto Amin Wachid menyatakan, tidak ada jabatan kasek yang dicopot akibat merger di delapan SD negeri. Mengingat, beberapa di antaranya telah dilakukan pergeseran untuk menduduki kursi jabatan yang kosong. ”Jadi, kami tidak memberhentikan kepala sekolah. Tapi kami geser untuk mengisi yang sudah pensiun atas izin Bu Wali Kota (Ika Puspitasari),” terangnya, kemarin (18/5).

Penataan jabatan kasek telah digulirkan awal Mei lalu. Amin menyebut, langkah tersebut sebagai bagian dari proses merger alias penggabungan yang menyasar 8 lembaga. Masing-masing di SDN Blooto 1 dan SDN Blooto 2 yang akan menjadi SDN Blooto. Dia mengatakan, salah satu kepala sekolah telah digeser untuk mengisi kekosongan jabatan kosong di SDN lainnya.

Merger juga dilakukan di SDN Gedongan 1 dan SDN Gedongan 3 juga akan digabung menjadi SDN Gedongan 1. Selain itu, penggabungan juga menyasar SDN Meri 1 dan SDN Meri 2 yang nomenklaturnya bakal diubah menjadi SDN Meri. Termasuk SDN Balongsari 7 dan SDN Balongsari 8 menjadi SDN Balongsari 3.

Meski dilebur, salah satu dari kasek di SD kompleks tersebut tahun ini telah memasuki masa purnatugas. Sehingga, kursi tersebut dibiarkan kosong hingga merger resmi berlaku di tahun ajaran baru 2023/2024 per Juli nanti. ”Karena ada banyak yang pensiun, regrouping tidak ada pengaruhnya terhadap jabatan kepala sekolah,” paparnya.

Selain merger, Dikbud Kota Mojokerto tahun ini juga melakukan penyesuaian terhadap penamaan sekolah. Masing-masing di SDN Mentikan 6 yang diganti menjadi SDN Mentikan 3 dan SDN Balongsari 6 menjadi SDN Balongsari 4. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menertibkan pengurutan nama sekolah di satu kelurahan.

Amin menambahkan, merger dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan dari Pemprov Jatim. Salah satunya berdasarkan penghitungan rasio jumlah anak usia sekolah dan jumlah SD negeri dan swasta di sekitarnya. ”Idealnya, di kota membutuhkan sekitar 44 sampai 48 SD. Itu berdasarkan perhitungan kami dengan Unesa dan LPMP Surabaya,” tandasnya.

Sehingga, sebaran lembaga SD negeri di Kota Mojokerto terbilang gemuk. Dari semula terdapat 52 SD negeri, merger dilakukan bertahap sejak 2022 dengan menggabungkan 8 sekolah menjadi empat lembaga. Hal serupa juga dilanjutkan tahun ini dengan kembali melebur delapan sekolah menjadi empat SD negeri.

Dengan begitu, mulai tahun pelajaran 2023/2024, jumlah SD negeri di Kota Mojokerto menjadi 44 lembaga. ”Selain berdasarkan analisa itu, tujuannya juga untuk efektivitas dan efisiensi. Karena sekolah yang berada dalam satu halaman biasanya tidak efektif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tahun lalu Dikbud Kota Mojokerto juga telah menggabungkan delapan sekolah menjadi empat lembaga. Yakni dengan melakukan merger di SDN Purwotengah 1 dan 2 menjadi SDN Purwotengah serta SDN Kauman 1 dan 2 jadi SDN Kauman. Lalu, SDN Mentikan 2 dan 4 menjadi SDN Mentikan 2, juga di SDN Balongsari 5 dan SDN Balongsari 10 menjadi SDN Balongsari 5. (ram/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *