Dikbud Kota Mojokerto Kebut Sertifikasi Aset Sekolah

Published by on

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Upaya Pemkot Mojokerto menyelamatkan aset sekolah, ditarget rampung tahun ini. Dari 34 lahan di lembaga pendidikan yang belum bersertifikat pada 2018, secara bertahap telah mengantongi legalitas. Kini, tersisa tiga sekolah yang masih dalam proses.

Terbaru, sertifikat telah diterbitkan untuk dua lembaga sekolah. Masing-masing di SMPN 7 yang berada di Jalan Karyawan dan SMPN 9 di Jalan Semeru Kota Mojokerto. proses sertifikasi aset ini melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). ’’Proses untuk SMPN 7 dan SMPN 9 sudah selesai dan sudah kami terima sertifikatnya,’’ terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto Amin Wachid kemarin.

Amin mengatakan, proses sertifikasi lahan di dua lembaga tersebut diakuinya membutuhkan waktu cukup panjang dibanding sekolah lain. Pasalnya, lahan SMPN 7 sempat berperkara di tingkat kasasi hingga akhirnya dimenangkan Pemkot Mojokerto di pertengahan 2022 lalu. ’’Alhamdulillah setelah inkracht, kemudian kami ajukan dan bisa langsung diproses sertifikatnya,’’ tandasnya.

Sementara untuk SMPN 9 juga sempat terkendala karena tidak adanya bukti kepemilikan lahan. Namun, setelah dilakukan penelusuran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto, lembar bukti pendukung aset berhasil ditemukan dan langsung diproses pembuatan sertifikat pada Desember 2022 lalu. ’’Per Maret 2023 proses sudah selesai untuk SMPN 9,’’ tandas dia.

Sebelumnya, Dikbud Kota Mojokerto juga telah menuntaskan pengurusan sertifikat dari 29 lahan sekolah dalam kurun empat tahun terakhir. Sehingga, sampai saat ini masih tersisa 3 lahan sekolah yang masih belum mengantongi legalitas kepemilikan aset.

Amin menyebut, upaya penyelamatan aset sekolah ditargetkan tuntas 100 persen di tahun ini. Mengingat, ungkap dia, penyertifikatan aset di tiga lembaga jenjang SD tersebut statusnya kini sedang dalam proses penyelesaian. ’’April kemarin sudah proses pengukuran, semoga melalui PTSL bisa selesai lebih cepat untuk penyelamatan aset,’’ imbuh dia.

Selain sebagai bukti kepemilikan yang sah, adanya legalitas lahan sekolah juga membuat Pemkot Mojokerto bisa lebih leluasa untuk melakukan intervensi. Utamanya untuk menyentuh pembangunan fisik. ’’Di samping itu, kita bisa mengajukan untuk dana APBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Karena syaratnya sekolah harus ada sertifikatnya,’’ tegas Amin. (ram/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *