Dewan Kabupaten Mojokerto Soroti Polemik PHK Buruh

Published by on

Desak PT Alu Aksara Pratama Patuhi Aturan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemecatan tiga karyawan pabrik PT Alu Aksara Pratama, Jalan Raya Perning, Kecamatan Jetis, turut jadi perhatian DPRD. Legislator daerah ini mendesak perusahaan mendaftarkan seluruh buruhnya menjadi peserta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat undang-undang.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Mojokerto Sopi’i mengatakan, persoalan di PT Alu Aksara Pratama harus jadi perhatian serius pemerintah. ’’Perusahaan juga jangan terlalu superior dalam mengambil keputusan dan sikap. Perlu adanya solusi terbaik dalam menyikapi permasalahan ini,’’ ungkapnya.

Perusahaan yang memproduksi tepung ini pun diminta melakukan evaluasi terkait permasalahan pemecatan atau PHK kepada tiga karyawannya. Termasuk, mengkaji ulang surat peringatan kepada karyawan. ’’Perusahaan harus melakukan perundingan bersama dengan menitikberatkan pada etika pengambilan keputusan win-win solution,’’ tegasnya.

Politisi Demokrat ini meminta pemerintah meningkatkan pengawasannya. Khususnya terhadap PT Alu Aksara Pratama yang diketahui tidak mendaftarkan karyawannya secara keseluruhan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sesuai regulasi, perusahaan harus mendaftarkannya. Apalagi, perusahaan PT Alu Aksara Pratama ini masuk kategori besar. Dilihat dari bertambahnya unit produksi dan mampu membuat tenaga pembangkit listrik sendiri. ’’Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mampu mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini perusahaan besar. Pemerintah juga harus tegas,’’ tandasnya.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan ini memiliki 609 buruh termasuk 9 orang tenaga kerja asing. Namun, baru 414 orang terdaftar. Padahal sesuai peraturan, harusnya mereka terdaftar pada perlindungan ketenagakerjaan. Hal itu untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja. ’’Terkait sistem kerja perlu ada perundingan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak agar tidak ada lagi yang dirugikan,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto meminta setiap permasalahan hubungan industrial untuk disampaikan ke dinasnya. Pemberian surat peringatan harus disesuaikan dengan norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ’’Tugas kami memfasilitasi, memediasi dan mengevaluasi terkait dengan hubungan industrial,’’ ungkapnya.

Disnaker juga akan melakukan pencermatan dan pendalaman terkait permasalahan perusahaan dengan aliansi buruh melalui proses mediasi. Sebelumnya, tiga karyawan pabrik PT Alu Aksara Pratama, Jalan Raya Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto di-PHK. Pemecatan itu diduga buntut dari aksi protes yang dilakukan puluhan buruh yang tergabung dalam serikat buruh jelang Lebaran lalu. Mereka yang melakukan aksi turun jalan ini sebagai bentuk perjuangan hak pekerja yang sudah dikebiri perusahaannya. Mulai sistem kerja yang tak menetapkan libur hingga tak memperoleh jaminan perlindungan BPJS ketenagakerjaan. (ori/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *