Dewan Kabupaten Mojokerto Endus Potensi PAD Galian C Menguap

Published by on

Usai Sidak di Jetis

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto kembali jadi sorotan kalangan DPRD. Legislator daerah ini menyebut, beroperasinya tambang liar berimbas terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang menguap. Karena, pengusaha galian legal kalah bersaing dengan pengusaha tambang ilegal.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto Pitung Hariyono mengatakan, persoalan galian C ilegal hingga kini belum tuntas. Berbagai pengaduan banyak masuk ke mejanya. ’’Persoalannya masih sama, galian C yang resmi itu kalah saingan. Sehingga mengalami kemerosotan penjualan,’’ ungkapnya.

Benar saja, saat melangsungkan sidak galian C di dua titik yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, kemarin, diperoleh data jika beroperasinya galian C ilegal yang terjadi belakangan membuat galian C legal alami kembang kempis. Bahkan alami kemerosotan penjualan sampai 50 persen lebih tiap harinya.

Jika per hari biasanya hasil tambang bisa terjual 150 rit lebih, kini menurun menjadi hingga 50-70 rit per hari. Secara otomatis, kondisi ini akan berpengaruh pada PAD sektor retribusi minerba yang diterima pemda. Padahal, dengan harga Rp 170-180 ribu yang dijual penambang, daerah dapat Rp 35 ribu per rit. ’’Jadi tinggal hitung saja, berapa PAD tiap harinya yang hilang. Sementara, selama ini yang ilegal masih dibiarkan tetap beroperasi. Jadi ada potensi PAD lagi yang hilang dari galian yang ilegal ini,’’ bebernya.

Sesuai pemetaan di lapangan, Pitung mengungkapkan, jika kemerosotan penjualan bagi penambang legal ini tak lain karena kalah dalam persaingan harga dengan penambang ilegal. Apalagi, di wilayah Utara Sungai Brantas ini disebut-sebut ada dua titik galian C ilegal yang tengah beroperasi. Masing-masing ada di wilayah Kecamatan Jetis dan Kemlagi. ’’Karena memang yang ilegal ini tidak bayar pajak. Jadi harganya lebih miring, beda lagi dengan yang resmi harus bayar pajak, keluhan itu yang banyak masuk ke dewan,’’ paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Bapenda Kabupaten Mojokerto Pipit Susatiyo mengatakan, beroperasinya galian C ilegal memang cukup memengaruhi capaian PAD sektor minerba. Sekaligus berimbas pada kepatuhan membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Termasuk beroperasinya dua lokasi galian liar di utara sungai itu dipastikan juga memengaruhi tingkat penjualan bagi penambang legal di kawasan tersebut. ’’Sesuai data, kalau di Kemlagi tidak ada yang legal, yang di Desa Bendung sepertinya juga ilegal,’’ ungkapnya.

Namun, karena keterbatasan kewenangan, pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak. ’’Kalau untuk yang berizin, memang pajaknya Rp 35 ribu per rit, armadanya colt diesel dengan komoditas tanah uruk,’’ tuturnya. (ori/fen)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *