Cabut Laporan Dibanderol Rp 750 Juta, Soal Kampus STIT Raden Wijaya Mojokerto

Published by on

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mediasi konflik dua kubu pengurus STIT Raden Wijaya yang berujung pada pidana penggelapan dan pemalsuan surat, gagal karena tawar menawar jumlah mahar. Pihak kampus mematok ganti rugi sebesar Rp 750 juta sebagai syarat pencabutan laporan. Di sisi lain, terdakwa menganggap uang itu untuk pengondisian perkara yang sudah menggelinding di Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (31/5). Terdakwa Hariris Nurcahyo menghadirkan Mujamil dan M Iksan selaku kakak dan adik iparnya sebagai saksi a de charge untuk meringankan dakwaannya. Mujamil mengatakan, dirinya dihubungi oleh seorang petinggi kampus begitu perkara yang menjerat terdakwa dilimpahkan polisi ke kejaksaan.

Ada upaya mediasi yang hendak dilakukan sehingga Mujamil menemui sejumlah perwakilan kampus yang beralamat di Jalan Pekayon, Kota Mojokerto, tersebut. ”Kami diminta Rp 750 juta untuk membebaskan terdakwa,” ucapnya. Permintaan uang itu disampaikan salah satu petinggi kampus yang tak dikenal saksi. Dari keterangan Iksan, terungkap sosok tersebut adalah Achmad Wahid Hasjim selaku pelapor sekaligus Ketua Badan Pelaksana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi NU Kota Mojokerto.

Mujamil menyebut, mahar Rp 750 juta itu sebagai syarat untuk membebaskan terdakwa melalui langkah mediasi. Rinciannya Rp 300 juta sebagai biaya pengganti perkara dan Rp 450 juta untuk diserahkan ke jaksa. Tawar menawar itu terjadi setelah Hariris ditahan oleh Kejari Kota Mojokerto, Maret lalu. Mantan wakil ketua kampus itu didakwa dengan Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Kelak, upaya mediasi tersebut menemui jalan buntu. Hariris mengaku dirinya tak mungkin bisa memenuhi permintaan uang sebanyak itu. Kendati nilai kesepakatan yang ditawarkan telah diturunkan. Sebab, menurut Iksan, sebelumnya pihak kampus meminta mahar Rp 1 miliar. ”Rapat pertama minta Rp 1 miliar terus selanjutnya jadi Rp 750 juta,” bebernya.

Keterangan dua saksi itu langsung dikonfrontir dengan saksi JPU Tamyizul Ibad yang hadir dalam persidangan. Wakil ketua kampus itu mengoreksi jumlah uang yang diminta kampus, yakni Rp 700 juta. Dia menyatakan, uang itu bukan untuk membebaskan terdakwa melainkan sebagai ganti rugi. ”Karena selama berpolemik ini kampus mengalami kerugian besar,” tandasnya.

Pernyataan adanya permintaan uang pengondisian perkara dari dua saksi a de charge mendapat respons keras dari majelis hakim dan JPU. Hakim ketua Fransiskus Wilfrirdus Mamo menegaskan tidak ada biaya apa pun dalam perkara pidana. ”Jadi anda sebagai masyarakat kami beri tahu kalau uang-uang seperti itu tidak ada. Tadi juga sudah disampaikan saksi dari JPU jika itu uang ganti rugi, bukan pengganti perkara. Jadi nanti majelis hakim yang akan menyimpulkan,” tandasnya. Ungkapan bantahan demikian juga disampaikan oleh JPU Riska Apriliana.

Sebagaimana diketahui, Hariris dilaporkan ke polisi oleh Achmad Wahid Hasjim dengan tuduhan penggelapan dan penguasaan aset kampus STIT sejak tahun 2016. Dosen sekaligus guru asal Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, itu tetap menguasai sertifikat dan mendirikan yayasan dalam yayasan meskipun jabatannya sudah habis.

Dari laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Mojokerto Kota menetapkan Hariris sebagai tersangka penggelapan dan pemalsuan akta tanah kampus pada 9 Februari lalu. Yakni akta tanah atas nama Badrus seluas 967 meter persegi dan Saifudin Anafabi seluas 884 meter persegi. (adi/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *