Bangli Modongan Sooko Mojokerto Jadi Ladang Pungli

Published by on

Biaya untuk Izin Usaha, Uang Pemasaran hingga Jatah Pengelola Pasar

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Selain diperjualbelikan, lahan dan bangunan liar (bangli) di sempadan sungai tepi Jalan Raya Desa Modongan, Kecamatan Sooko, diduga menjadi ladang pungutan liar (pungli). Warga pendatang yang hendak mendirikan tempat usaha diminta membayar Rp 3 juta. Biaya itu meliputi izin usaha, uang pemasaran, dan jatah untuk kelompok yang menamakan diri sebagai panitia pengelola pasar UKM.

Hal itu diungkapkan sejumlah pemilik bangli di Desa Modongan yang ditemui Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin (5/6). Oknum-oknum warga setempat mengenakan biaya kepada warga luar desa yang hendak mendirikan tempat usaha di sempadan sungai. Salah satunya tempat usaha potong rambut yang dikenakan biaya Rp 3 juta. ”Biaya buat dicarikan lahan, izin usah, sampai terakhir katanya buat panitia,” kata salah satu pemilik bangli.

Pembayaran dilakukan tiga kali. Dengan rincian Rp 500 ribu, Rp 1 juta, dan terakhir Rp 1,5 juta. Transaksi itu berlangsung pada 2020 silam saat pemilik hendak mendirikan bangunan. Transaksi tersebut ditunjukkan melalui kuitansi. Dari bukti pembayaran yang dilihat Jawa Pos Radar Mojokerto, Senin (5/6), uang itu diterima oleh orang bernama Awik dan dilengkapi dengan cap stempel panitia pengelola pasar UKM Desa Modongan. Para pedagang menyebut tak pernah mengetahui adanya kelompok panitia tersebut. ”Tidak ada panitia pengelola itu,” imbuh pedagang lain.

Dari 87 bangli di Desa Modongan yang akan ditertibkan, sebagian besar di antaranya milik para pendatang. Mereka menduga uang pungutan itu masuk ke kantung pribadi. Awik disebut sebagai orang dekat perangkat desa setempat.
Kades Modongan Oktavia Indriyani belum bisa dikonfirmasi. Kemarin, Balai Desa Modongan dan rumah pribadi Oktavia tertutup rapat. Sejak beberapa hari terakhir, Oktavia juga tidak merespons telepon maupun pesan singkat dari Jawa Pos Radar Mojokerto.

Selain dugaan pungli, praktik sewa dan jual-beli lahan dan bangli di sempadan sungai Desa Modongan juga lumrah terjadi. Hal itu diakui sejumlah pedagang. Satu area lahan untuk warung mi ayam misalnya, dihargai sampai Rp 30 juta. Pembelian atau sewa itu ditujukan kepada pemilik lahan sebelumnya. ”Jadi ke yang awal (menempati). Misal bikin warung tidak laku terus dijual atau disewakan ke orang. Ada juga yang tidak ada bangunannya,” ujar Samsul, pemilik bangli usaha STMJ.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Bidang Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air (DPU SDA) Jatim Ari Pudji Astono menengarai, lahan dan bangli yang bisa diperjualbelikan menjadi salah satu pemicu munculnya penolakan penertiban. Terdapat pihak-pihak yang berkepentingan agar bangli tetap beroperasi sehingga bisnisnya tidak terganggu. Di sisi lain, pemilik bangli menolak karena merasa telah mengeluarkan biaya banyak. ”Ada banyak kepentingan di sana. Itulah yang salah satunya bikin mereka melawan,” lontarnya, kemarin.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 107 bangli di Desa Modongan dan Desa Wringinrejo di sepanjang sempadan Afvoer Modongan akan dibongkar. Para pemilik bangli sudah diberi surat peringatan pertama (SP1) awal Mei lalu dan SP2 pada 25 Mei agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Adapun pembongkaran paksa akan dilakukan setelah SP3 dilayangkan pekan ini. Sebanyak 42 pemilik bangli menyatakan penolakan penertiban. Mereka menuntut agar diberi tempat relokasi yang sudah siap ditempati.

Keberadaan bangli di Afvoer Modongan dinilai menjadi penyebab sejumlah persoalan pada sungai. Antara lain penyempitan aliran sungai, masalah sampah, hingga hambatan akses pemeliharaan. Akibatnya banjir luapan sungai langganan merendam jalan, rumah, dan fasilitas umum. Gejolak penolakan hanya datang dari sebagian pemilik bangli di Desa Modongan. Sementara itu, pemilik bangli di Desa Wringinrejo sejauh ini sudah menyetujui adanya penertiban. (adi/ron)

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *